Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan , setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efesien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, yang bertugas :
- Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Membantu PPID Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- Mengkonsultasikan informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Provinsi Sulawesi Tengah.
- Struktur PPID Perangkat Daerah
- Kanal Layanan Informasi
- Maklumat Informasi Publik