Palu – Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, Tuty Zarfiana S.H., M.Si didampingi oleh Kepala Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Irwan Duwila,S.Sos., dan Staf Ahli DP2KB Prov. Sulteng Ir. Hasjman Syamsul M.Kes., turut serta dalam kegiatan Advokasi Kepemimpinan Pra Rakornas P25 Tahhun 2024 tentang Kemajuan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Nasional yang diselenggarakan oleh Sekretariat Wakil Presiden, bertempat di Swiss-bel Hotel Silae Palu. Kamis (08/08/2024)

Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Dr. Ir. Suprayoga Hadi M.S.P., secara daring yang menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai evaluasi bersama daerah tentang pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam periode 2018 – 2023. Hasil dari kegiatan ini akan dikonfirmasi ulang pada saat Rakornas dan Rakortek PPS Tahun 2024 yang dilaksanakan pada awal September 2024 nanti.

Selanjutnya sambutan dari Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekeretariat Wakil Presiden, Tuti Trihastuyi Sukardi yang menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah terpilih menjadi salah satu provinsi yang dikunjungi karena angka stunting di Sulawesi Tengh masih cukup jauh dari target nasional meskipun angka stunting di Sulawesi Tengah pada tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa penanganan stunting sangat multisektor yang mencakup sektor kesehatan, pekerjaan, geografis dan lain sebagainya. Untuk itu, beliau mengajak para peserta kegiatan dalam memupuk semangat untuk kolaborasi bersama pemerintah pusat dalam meningkatkan kinerja dalam permasalahan penurunan stunting.

Materi pertama dalam kegiatan ini dibawakan oleh Ade Wahid selaku Tenaga Ahli Advokasi Dan Koordinasi Penggerakan Lini Lapangan TPPS Sekretariat Wakil Presiden yang memaparkan tentang Intervensi Percepatan Penurunan Stunting terbagi menjadi intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervesni sensitif (sektor non kesehatan).